26 C
Pekan Baru
Saturday, October 23, 2021
Beranda Blog Halaman 17

Rencana Strategis (RENSTRA)

0

Rencana Strategis (RENSTRA) – Agustus 2020


Judul                     : Rencana Strategis (RENSTRA)
Tanggal Rilis          :  2018 – 2023
Jumlah Halaman     : 67 Halaman


Download :

Perjanjian Kinerja

0

Perjanjian Kinerja – Agustus 2020


Judul                     : Perjanjian Kinerja
Tanggal Rilis          :    Agustus 2020
Jumlah Halaman     : 23 Halaman


Download :

Ketua DPRD Inhil Respon Cepat Keluhan Masyarakat

0

DPRD INHIL, TEMBILAHAN – Merespon keluhan masyarakat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dr H Ferryandi didampingi Kepala Desa Kuala Keritang M. Idris turun langsung meninjau ruas Jalan Lintas Provinsi yang ada di Kecamatan Keritang-Kemuning menuju Kota Jambi, Minggu (24/01/2021).

Hal tersebut dilakukannya guna menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut ke Pemerintah Provinsi Riau.

Kepala Desa Kuala Keritang, M. Idiris mengatakan ribuan ton sawit yang setiap malam keluar masuk disini, ratusan ribu kelapa yang keluar melalui jalan tersebut. Oleh karena itu pihaknya sangat berharap Pemerintah Provinsi Riau memperhatikan jalan provinsi ini.

Untuk diketahui, Jalan Provinsi yang berada di Desa Kuala Keritang itu rusak parah, dan jika turun hujan badan jalan penuh dengan air. Masyarakat terkadang berinisiatif memperbaiki jalan dengan swadaya untuk membeli batu timbun.

Atas nama masyarakat Desa Kuala Keritang, M. Idris mengucapkan terima kasih kepada bapak Ketua DPRD Kabupaten yang sudah ikut bersama sama dengan pihak Pemdes meninjau jalan dari Kotabaru menuju kelurahan Selensen itu.

“Pak Ketua DPRD, inilah jalan kita, kalau musim banjir hampir selutut pernah putus jalan, sehingga membuat harga komoditi pertanian yang harganya Rp. 1.500 di kecamatan Kemuning, disini bisa Rp.1.100 atau Rp.1.200. Hal itu lantaran kondisi jalan, kita tidak bisa juga menekan pembeli pembeli karena memang kondisi jalan yang begitu parah. Kami atas nama Pemdes Kuala Keritang sangat meminta kepada Pemprov agar dapat memperhatikan hal ini,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Inhil Dr H. Ferryandi mengatakan bahwa dirinya sengaja berkunjung guna memenuhi undangan Kades untuk meninjau kondisi jalan di Desa Kuala Keritang ini.

“Insyaallah ini nanti akan kita sampaikan dalam penyuaraan aspirasi ke Dinas dan Pemerintah Provinsi Riau. Ini tentunya dalam rangka peningkatan ekonomi kita, ini urat nadi kita. Ini juga merupakan ruas jalan dari Tembilahan menuju Jambi, lewat jalur ini terdekat,” ujar Ketua DPRD.

Lanjut Ferryandi, Pemerintah bersama DPRD akan mensuport hal ini. Bupati Inhil HM Wardan juga sangat antusias untuk menuntaskan jalan jalan khususnya yang ada di kecamatan Keritang ini.

“Karena beliau adalah putra dari Keritang, ini tidak akan lepas dari perhatian pak Wardan. InsyaAllah ini akan diselesaikan,” tukasnya.

Ketua DPRD Inhil Dr.H.Ferryandi,ST,MT,MM Turun Langsung Menampung Aspirasi Masyarakat

0

DPRD-INHIL, TEMBILAHAN – Dokumentasi Ketua DPRD Inhil Dr.H.Ferryandi,ST,MT,MM Turun Langsung Menampung Aspirasi Masyarakat

Ketua DPRD Inhil Akan Kunjungan Langsung Kedinas Propinsi Riau Untuk Perbaikan Jalan di Keritang

0

DPRI INHIL, TEMBILAHAN – Ketua DPRD Inhil Akan Kunjungan Langsung Kedinas Propinsi Riau Untuk Perbaikan Jalan di Keritang.

Pengumuman 26 Januari 2021

0

Diumumkan kepada seluruh staf utuk mematuhi prosedur Covid – 19 dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan.

PT. Citra Palma Kencana Tak Serius Berikan Bagi Hasil Perkebunan Sawit, DPRD Inhil Kecewa

0

DPRD INHIL, TEMBILAHAN – DPRD Kabupaten Inhil menyesalkan Direktur PT Setia Agrindo Mandiri dan PT Citra Palma Kencana yang tidak mau menghadiri undangan wakil rakyat.

Kedua perusahaan tersebut dinilai telah mengangkangi DPRD Inhil, melaksanakan MoU dengan masyarakat diabaikan, terkesan kebal hukum, baru baru ini.

Pada pertemuan tersebut, hadir beberapa koperasi di Inhil dan anggota DPRD Inhil mengadakan hearing dengan pihak perusahaan PT Citra Palma Kencana terkait MoU yang telah disepakati mengenai bagi hasil perkebunan. Sayanganya yang hadir dari pihak perusahaan hanya diwakili humas, Darma.

Penyesalan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi. Dimana undangan Hearing sudah jauh hari diberikan kepada pihak perusahaan dan tidak boleh diwakilkan.

“Undangan hearing sudah jauh hari kami layangkan dan tidak boleh diwakilkan terkait siapa saja yang bertanda tangan pada MoU tersebut. Namun kenyataannya hanya dihadiri pihak Humas perusahaan. Ini bentuk tidak menghargai wakil rakyat,” kata Junaidi dengan nada tinggi.

Dengan tidak dihadiri petinggi perusahaan tersebut, Junaidi menilai tidak bisa mengambil keputusan, pasalnya kasus tersebut bergulir sudah lama.

Junaidi berharap agar persoalan tersebut segera selesai untuk menghindari tindakan anarkis dari pihak masyarakat petani.

“Diminta pihak perusahaan hadir dan memberikan keputusan dan memenuhi janji kepada masyarakat,” ungkapnya.

Rapat ini tetap berjalan, sambungnya lagi. Namun harus ada sikap yang bisa diambil, tentu keputusan bersama, apakah akan memanggil kembali dengan catatan tidak diwakili lagi.

“Atau pihak dinas mengambil tindakan pencabutan perizinan operasional,” tegas Junaidi.

Sementara itu, Ketua Koperasi Konsumen Harapan Makmur, Suhaimi, mengatakan sampai saat ini pihak perusahaan tidak memberikan bagi hasil perkebunan sawit.

“Menurut kami, pihak perusahaan tidak serius menyelesaikan masalah tersebut. Hingga kini hasil perkebunan sawit tersebut hanya dinikmati pihak perusahaan saja”, katanya kecewa.

Jika hal ini tidak diindahkan, masyarakat petani dan pihak koperasi ikut berang. Pasalnya hearing tersebut tidak dihadiri direktur perusahaan sawit tersebut.

Sementara itu, Kadis Perkebunan, Sirajuddin menilai jika pihak perusahaan tidak memenuhi janji sesuai Memorandum of Understanding (MoU) maka pihak perusahaan telah melakukan melalaikan kewajiban dalam berinvestasi.

“Kami dari pihak Dinas Perkebunan mempunyai wewenang melakukan penilaian. Mungkin akan kita layangkan surat teguran jika tuntutan masyarakat tidak diindahkan oleh pihak perusahaan,” sebut Sirajuddin.

Senada dengan Kadis Perizinan, Wiryadi mengatakan, jika memang pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak dinas akan mengambil tindakan tegas.

“Sebelum dikeluarkan izin perusahaan, ada persyaratan kesanggupan bermitra, jika tidak memenuhi kewajiban kami akan mengambil tindakan,” sebut Wiryadi.

Persoalan ini perlu disikapi bersama, lanjut Wiryadi, semua perusahaan yang berinvestasi, idealnya saling menguntungkan, apalagi menyangkut kepentingan masyarakat petani.

Perwakilan masyarakat tegaskan hentikan operasional perusahaan jika tidak menunaikan janji kerjasama kebun plasma dari tahun 2013 lalu.

Pernyataan tersebut langsung di sampaikan, H Latif,selaku yang mewakili masyarakat petani, jika tidak membayarkan bagi hasil kebun plasma, kami minta hentikan operasional perusahaan, tegasnya.

Pihak perusahaan tidak pernah menepati janji, dan selalu bertele-tele. Bulan Desember 2020 PT Setia Agrindo Mandiri anak dari PT Surya Dumai tersebut berjanji akan membayarkan bagi hasil tersebut.

Hingga berita ini dilansir, pimpinan kedua perusahaan tersebut belum dapat dimintai keterangan, terkait tudingan tidak mengindahkan MoU.

Pengumuman 25 Januari 2021

0

Diumumkan kepada seluruh staf utuk mematuhi prosedur Covid – 19 dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan.

Mari Beropini

0

Mari beropini …

Pengumuman 24 Januari 2021

0

Diumumkan kepada seluruh staf utuk mematuhi prosedur Covid – 19 dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan.